Pakde Karwo Usulkan Working Ideology dalam Muswil IKA PMII
Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mengusulkan agar Ikaatan Alumni (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dapat memaknai dan menghayati Working Ideology atau ideologi dalam bekerja pada kehidupan sehari-hari.
Usulan tersebut disampaikannya saat menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) I PW IKA PMII Jatim di Hotel Sahid Surabaya, Sabtu (10/12).
Ia menjelaskan, bahwa Working Ideology yang dimaksud adalah proses ideologi yang dimiliki oleh PMII dengan terapan aplikasi secara kongkret dalam kehidupan bermasyarakat. IKA PMII merupakan forum berkumpulnya para intelektual yang diharapkan mampu menerapkan working ideology di tengah masyarakat.
“Working ideology ini yang harus kita pelajari dalam PMII, begitu ada perubahan dalam masyarakat, PMII dapat berubah sekaligus menyesuaikan dengan proses itu. Ini merupakan salah satu cara untuk mengukur keinginan masyarakat seperti apa tentang kesejahteraan,” ungkapnya.
Menurutnya, working ideology adalah muara dari kesejahteraan. PMII memiliki basis yang sangat kuat di bidang keagamaan. Maka, cara yang tepat dalam berkontribusi kepada masyarakat adalah bekerja sesuai ideologi yang ada sesuai dengan keinginan masyarakat.
Pakde Karwo juga mengingatkan, kepada PMII agar jangan terjebak pada liberalisasi nilai. PMII harus meletakkan nilai nilai ideologis keagamaan yang kuat dengan melibatkan peran masyarakat, bukan meletakkan keputusan dengan suara terbanyak.
“Kompas kita hari ini adalah meletakkan ideologi PMII yang bernilai positif di tengah-tengah masyarakat. Saya kira republik ini sangat menunggu terhadap nilai-nilai dalam working ideology,” tegasnya.
Ia mencontohkan, penerapan working ideology dalam Pancasila yang dilakukan di Jatim pada bidang ekonomi. Penerapan working ideologi yang dimaksud adalah dengan mengkongkretkan rasa keadilan untuk menuju kemakmuran.
Lebih jauh, Pakde Karwo menambahkan, bahwa penerapan working ideology Pancasila yang dilakukan di Jatim diaplikasikan dalam meilindungi masyarakat kecil. Dijelaskannya, pemerintah berkewajiban mengintervensi masyarakat kecil dalam memberikan pembiayaan murah. Masyarakat kecil tidak mungkin disamakan dengan masyarakat yang besar dalam intervensi pembiayaan.
Begitu pula, dengan kondisi masyarakat yang kecil harus dilindungi dalam persaingan pasar. Pemprov Jatim juga tidak pernah menggusur Pedagang Kaki Lima (PKL) jika belum disiapkan lahan pengganti. Maka, proses-proses seperti inilah yang ditunggu oleh masyarakat.
Sementara itu, Ketua IKA PMII Jatim Dr. KH. Mujahid Anshori mengatakan, bahwa forum ini merupakan salah satu forum yang luar biasa. Forum yang akan berproses dengan cara yang luar biasa dalam menghasilkan keputusan luar biasa pula.
Ia mengaku, dibutuhkan banyak energi untuk menjaga hati dan perasaan serta merangkul hingga mempersatukan alumni agar tetap satu langkah pada PMII. “Perbedaan visi, profesi yang dimiliki alumni dan bendera politik akan melahirkan ego sektoral. Oleh karenanya, dibutuhkan keseimbangan agar PMII tidak tenggelam. Melalui Muswil PMII ini, diharapkan dapat menjadi langkah besar dalam mempersatukan keinginan semua pihak pada bingkai rumah damai dalam pergerakan,” pungkasnya. (**).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar